Lawyer Hukum Tata Usaha Negara (TUN) Profesional
&
Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara (TUN) untuk Kepastian dan Perlindungan Hak
Kami menyediakan layanan Lawyer Hukum Tata Usaha Negara (TUN) & Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara (TUN) bagi individu, badan usaha, maupun organisasi yang menghadapi permasalahan hukum administrasi pemerintahan. Setiap perkara TUN ditangani dengan pendekatan yuridis yang cermat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui konsultasi hukum TUN, kami membantu klien memahami legalitas keputusan tata usaha negara, hak dan kewajiban hukum, serta strategi penyelesaian sengketa yang paling tepat.
Tentang Kami
Sebagai Lawyer Hukum Tata Usaha Negara (TUN) & Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara (TUN), kami berkomitmen memberikan pendampingan hukum administrasi negara yang profesional, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum. Analisis hukum dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap langkah hukum memiliki dasar yang kuat.
Kami menjunjung tinggi integritas, independensi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi dalam setiap penanganan perkara TUN.
- Memberikan pendampingan hukum TUN secara komprehensif
- Menyediakan konsultasi hukum tata usaha negara yang objektif dan informatif
- Menganalisis keabsahan keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan
- Menyusun strategi penyelesaian sengketa TUN secara litigasi dan non-litigasi
- Mewakili klien di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi klien
- Mengutamakan perlindungan hak warga negara dan badan hukum
Layanan Kami
Hukum Keluarga
Ruang Lingkup Layanan Hukum Keluarga:
- Pendampingan perkara perceraian dan sengketa keluarga
- Penyelesaian sengketa hak asuh dan nafkah anak
- Pembagian dan sengketa harta bersama
- Penetapan dan sengketa ahli waris
- Penetapan perwalian dan status hukum keluarga
Hukum Pidana
Ruang Lingkup Perkara Hukum Pidana:
- Pendampingan hukum bagi tersangka dan terdakwa
- Pembelaan dalam perkara pidana umum
- Penanganan perkara pidana khusus
- Pendampingan sejak penyidikan hingga persidangan
Hukum Perdata
Ruang Lingkup Perkara Hukum Perdata:
- Sengketa perjanjian dan wanprestasi
- Perbuatan melawan hukum
- Sengketa kepemilikan dan pertanahan
- Sengketa utang piutang
- Permohonan dan penetapan keperdataan
Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Ruang Lingkup Perkara Tata Usaha Negara:
- Sengketa keputusan pejabat tata usaha negara
- Sengketa perizinan dan lisensi usaha
- Sengketa kepegawaian dan administrasi negara
- Sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Sengketa informasi publik
- Penyalahgunaan wewenang administrasi negara
Arbitrase
Ruang Lingkup Layanan Arbitrase:
- Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase
- Konsultasi klausul arbitrase dalam kontrak
- Arbitrase institusional dan ad hoc
- Pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase
Upaya Hukum
Ruang Lingkup Upaya Hukum:
- Pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN
- Upaya banding dan kasasi
- Peninjauan kembali (PK)
- Upaya hukum lain sesuai hukum acara TUN
Hukum Pajak
Ruang Lingkup Layanan Hukum Pajak:
- Sengketa keputusan pajak administrasi
- Keberatan dan banding pajak
- Pendampingan perkara pajak
- Peninjauan kembali putusan pajak
Keunggulan Lawyer Hukum Tata Usaha Negara Kami
- Pengalaman Menangani Sengketa TUN
Memiliki pengalaman dalam menangani berbagai perkara tata usaha negara.
- Analisis Administrasi Negara Mendalam
Setiap keputusan pejabat dianalisis berdasarkan hukum administrasi negara.
- Pendampingan Hukum Terstruktur
Klien didampingi sejak konsultasi hingga penyelesaian sengketa.
- Transparansi Proses Hukum
Setiap perkembangan perkara disampaikan secara jelas kepada klien.
- Fokus pada Kepastian dan Keadilan Hukum
Strategi hukum diarahkan pada perlindungan hak dan kepentingan klien.
Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara (TUN) Online
Kami menyediakan layanan Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara (TUN) online yang fleksibel dan efisien untuk membantu klien memperoleh solusi hukum secara profesional.
Konsultasi Hukum Sekarang
Partnership
Lisensi
FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan
Sengketa TUN adalah sengketa antara warga atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara atas keputusan administrasi.
Ya, konsultasi hukum TUN dapat dilakukan secara online sesuai kebutuhan klien.
Gugatan diajukan setelah terbitnya keputusan tata usaha negara yang merugikan hak klien.
Seluruh informasi klien dijaga kerahasiaannya sesuai kode etik profesi.
Biaya ditentukan berdasarkan jenis dan kompleksitas perkara secara transparan.
Artikel
Testimoni Klien
“Pendampingan hukum TUN yang saya terima sangat profesional dan terarah.”
- Bapak Raka Adi Prasetyo -
“Konsultasi hukum TUN dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami.”
- Bapak Yudi Kurniawan -
“Saya merasa sangat terbantu dengan pendampingan yang diberikan.”
- Ibu Lina Kartika -
